Tanpa Awan Hujan, Operasi Pemadaman Karhutla Terhambat: Menko Polkam Ungkap Syarat Krusial

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengungkapkan bahwa operasi modifikasi cuaca menjadi andalan utama pemerintah dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini sangat bergantung pada satu syarat krusial, yaitu ketersediaan awan hujan di langit.

Dalam konferensi pers di kantornya, Senin (10/8), Djamari menjelaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya, baik melalui operasi udara maupun darat. Untuk operasi udara, sebanyak 43 helikopter dan 10 hingga 15 pesawat fixed-wing telah disiagakan dan dapat dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Melihat situasi seperti sekarang ini, upaya yang paling tepat, operasi yang paling tepat dilakukan adalah yang efektif, operasi udara sebenarnya sangat efektif. Menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BMKG dan BNPB, itu yang paling tepat, paling efektif," ujar Djamari.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa operasi modifikasi cuaca tidak dapat dilakukan tanpa adanya awan hujan. "Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi yaitu kita menemukan ada awan hujan, istilahnya awan hujan. Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah terus memantau perubahan cuaca secara ketat. "Untuk itu maka kita mewaspadai betul perubahan cuaca sedikit apapun yang kira-kira akan memunculkan awan hujan segera kita melakukan operasi modifikasi cuaca," lanjutnya.

Berdasarkan perkiraan, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari ke depan hingga 18 Agustus. "Minggu-minggu ini sampai dengan tanggal 18 Agustus itu ada tiga atau empat hari kemungkinan awan hujan ada. Kalau itu ada, itu memang mungkin anugrah yang diberikan kepada kita, mungkin menjelang 17 Agustus ini semoga itu akan keluar awan hujan itu," tuturnya.

Hingga awal Agustus 2026, pemerintah mencatat lebih dari 107 ribu hektare lahan terdampak karhutla di Indonesia. Enam provinsi paling rawan karhutla adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.