Studi ITB Ungkap Udara Jakarta 6,8 Kali di Atas Ambang Aman WHO, Transportasi Jadi Biang Kerok

Kualitas udara di Jakarta berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Studi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkap rata-rata konsentrasi tahunan PM2.5 di ibu kota mencapai 34 mikrogram per meter kubik (μg/m³), atau sekitar 6,8 kali lipat dari pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang hanya 5 μg/m³.

Temuan ini disampaikan Guru Besar ITB Puji Lestari dalam panel diskusi bertajuk Clean Air for Greater Jakarta: From Evidence to Investment and Action di Indonesia International Sustainability Forum 2026, Jakarta, Rabu (7/10). Penelitian tersebut merupakan hasil pengamatan tim Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (KK PUL-FTSL) ITB, yang didukung Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB).

"Berdasarkan pengukuran kami di Jakarta, rata-rata konsentrasi tahunan di Jakarta adalah 34 μg/m³. Angka ini melampaui seluruh regulasi yang ada, karena pedoman dari WHO adalah 5 μg/m³," jelas Puji.

PM2.5 atau partikulat halus merupakan campuran partikel padat dan droplet cair yang tersuspensi di udara. Penelitian menemukan tingginya paparan polusi ini sangat dipengaruhi emisi dari berbagai aktivitas manusia. Sektor transportasi menjadi penyumbang polusi udara tertinggi di Jakarta dengan porsi kontribusi mencapai 59 persen.

"Kami melihat antara inventarisasi emisi dan alokasi sumber menunjukkan kecocokan yang baik untuk PM2.5 di Jakarta, yaitu sekitar 60 persen dari inventarisasi emisi dan sekitar 59 persen dari alokasi sumber," tambah Puji.

Puji merinci tiga kontributor utama penyumbang PM2.5 terbesar secara berurutan, yakni kendaraan diesel sebesar 33,1 persen, kendaraan bensin 26,2 persen, dan polutan jenis secondary sulfate sebesar 20,4 persen. Selain itu, pembakaran batubara menyumbang sekitar 5,5 persen dan pembakaran sampah sebesar 5 persen terhadap polusi PM2.5 di Jakarta.

Studi turut mengungkap bahwa polusi udara di Jakarta juga berasal dari aktivitas kota-kota penyangga di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang berkontribusi sebesar 38,51 persen.

Untuk mengatasi persoalan ini, Puji merekomendasikan sejumlah solusi kepada pemerintah, mulai dari penerapan standar bahan bakar bersih Euro 4 secara menyeluruh, perluasan elektrifikasi, hingga kewajiban penggunaan Diesel Particulate Filter (DPF) pada armada kendaraan seperti truk dan bus. Pengawasan sektor industri dan kelistrikan juga harus diperketat, disertai tindakan tegas untuk mengeliminasi kebiasaan pembakaran sampah terbuka di pemukiman.

"Pada akhirnya, seluruh upaya ini membutuhkan komitmen manajemen kualitas udara yang terintegrasi, di mana Jakarta dan wilayah penyangganya harus berkolaborasi erat dalam satu rencana aksi bersama demi mewujudkan kembali langit bersih di kawasan tersebut," jelas Puji.

Senada dengan Puji, Executive Director ViriyaENB Suzanty Sitorus menekankan perlunya mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas wilayah dan sektor. Menurutnya, polusi udara tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga kota-kota sekitarnya.

"Sekarang perlu mekanisme komunikasi karena enggak bisa hanya di Jakarta karena (polusi udara) berasal dari (kota-kota) sebelahnya. Diperlukan koordinasi lintas sektor dari sumber transportasi, industri, pembakaran sampah, tidak bisa hanya satu sektor. Semakin jelas dan mendesak pemerintah membentuk siapa yang mengkoordinasi penanganan ini," kata Suzanty dalam kesempatan yang sama.