Sampah Bekasi 1.800 Ton per Hari, Menko Pangan Zulkifli Hasan Pilih Langkah Terpadu

Pemerintah mempercepat penanganan sampah di Kota Bekasi, Jawa Barat, melalui pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir. Langkah itu mencakup gerakan memilah sampah dari rumah, pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), serta penerapan teknologi pirolisis untuk mengolah timbunan sampah lama.

Persoalan sampah di Bekasi dinilai tak bisa lagi ditangani dengan cara biasa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut timbulan sampah kota itu mencapai sekitar 1.800 ton per hari dan sudah masuk kategori darurat. Kawasan Bantargebang sendiri pernah menjadi sorotan dunia karena polusi dan timbunan sampahnya.

"Kita harus segera menyelesaikan persoalan ini. Kita koordinasikan agar semua bergerak cepat, tidak boleh lagi masyarakat hidup dalam lingkungan yang tercemar udara, tanah, dan air akibat sampah yang tidak terkelola," ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10).

Sebelum groundbreaking PSEL Kota Bekasi pada Rabu (26/8), digelar Apel Gebrak Pilah Sampah yang diikuti lebih dari 2.000 orang. Gerakan ini bertujuan memperkuat kesadaran warga untuk memilah sampah sejak dari rumah. Gerakan serupa sebelumnya digelar di Bandung Raya dengan sekitar 4.000 peserta.

Menurut Zulkifli, pemilahan sampah dari sumbernya adalah langkah sederhana yang berdampak besar. Jika dilakukan konsisten, volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir akan jauh berkurang.

Di sisi hilir, PSEL Kota Bekasi dibangun dengan teknologi waste to energy dan ditargetkan mengolah sekitar 1.500 ton sampah per hari, atau sekitar 70 persen sampah kota. Fasilitas ini disebut akan menurunkan emisi dari TPA sebesar 80 persen dan menciptakan 1.000 lapangan kerja.

"Jadi PSEL Bekasi ini mendatangkan empat manfaat, yaitu pengelolaan sampah, hasilkan energi hijau, mengurangi emisi, dan menggerakkan ekonomi lokal," tegas Zulkifli.

Groundbreaking di Bekasi merupakan kelanjutan percepatan pembangunan PSEL nasional. Pada Juli 2026, groundbreaking telah dilakukan untuk PSEL Bali dan Legoknangka, Jawa Barat. Setelah Bekasi, pembangunan dilanjutkan dengan PSEL Bogor Raya-1, dan pemerintah akan segera memiliki 13 lokasi PSEL baru, termasuk PSEL Kota Palembang yang diharapkan beroperasi pada Oktober 2026.

Meski begitu, Zulkifli menegaskan PSEL bukan solusi tunggal. Jika seluruh PSEL beroperasi, kapasitasnya baru menyelesaikan sekitar 22,5 persen timbulan sampah. Karena itu, pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber tetap menjadi bagian penting strategi nasional.

Pemerintah juga menyiapkan teknologi pirolisis untuk timbunan sampah lama di TPA. Teknologi ini dapat mengolah timbunan tersebut menjadi bahan bakar minyak terbarukan setara solar. Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengapresiasi dukungan TNI AD melalui proyek percontohan di lima lokasi. Jika diterapkan penuh secara nasional, pirolisis berpotensi mengurangi sekitar 20 persen timbulan sampah.

Zulkifli juga memastikan keberadaan PSEL tidak akan menghilangkan mata pencaharian pemulung. Menurut dia, pemulung tetap dapat memungut sampah karena tidak semua sampah bisa diselesaikan dengan PSEL, dan mereka bahkan bisa dilibatkan dalam proses pemilahan.

Ketua Asosiasi Pemulung Indonesia, Pris Polly, menyambut positif penjelasan tersebut. "Awalnya kami resah karena kami takut mata pencaharian pemulung akan hilang dengan hadirnya PSEL. Tapi tadi Pak Menko sudah menjelaskan bahwa pemulung tetap dapat mengolah sampah yang ada dan bahkan bisa dilibatkan dalam proses pemilahan PSEL. Sekarang saya bisa keluar dengan tersenyum," kata dia.

Dengan pendekatan itu, pemerintah berharap persoalan sampah Bekasi tidak lagi menjadi simbol krisis lingkungan. Bekasi diharapkan menjadi contoh pengelolaan sampah terintegrasi yang memilah dari hulu, mengolah di hilir, dan mengubah sampah menjadi energi, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sesuai arahan Presiden untuk mewujudkan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).