Navi Pillay Raih Nobel Perdamaian 2026, Jejak 50 Tahun Bela HAM dan Korban Konflik
Mantan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay memenangkan Nobel Perdamaian 2026. Komite Nobel Norwegia menilai Pillay memiliki keberanian dan integritas luar biasa dalam mendorong tatanan hukum global yang lebih komprehensif, termasuk memastikan pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida dapat dituntut.
Mantan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay, dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian 2026. Pengumuman ini disampaikan Komite Nobel Norwegia yang menilai Pillay sebagai sosok dengan keberanian dan integritas luar biasa dalam memimpin jalan menuju tatanan hukum global yang lebih komprehensif.
Komite Nobel Norwegia menyatakan penghargaan tersebut diberikan atas upaya Pillay mempromosikan perdamaian dan hukum internasional. Pernyataan itu disampaikan dalam rilis resmi PBB pada Jumat (9/10). Menurut komite, Pillay berperan penting memastikan pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida dapat dituntut secara hukum.
Pillay menjabat sebagai kepala hak asasi manusia PBB pada September 2008 hingga 2014. Namun, kiprahnya di dunia hukum dan HAM telah berlangsung lebih dari 50 tahun, mulai dari memerangi apartheid hingga membela warga sipil di zona konflik.
Sepanjang kariernya, Pillay pernah dipercaya sebagai Ketua Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Palestina. Ia juga pernah menjabat hakim di Pengadilan Kriminal Internasional Rwanda (ICTR) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag.
Lahir di Afrika Selatan, Pillay tercatat sebagai perempuan non-kulit putih pertama yang mendirikan praktik hukum di negara tersebut. Sebagai pengacara, ia membela aktivis anti-apartheid yang mengungkap praktik penyiksaan dan membantu menegakkan hak-hak penting bagi para tahanan di Pulau Robben.
Komite Nobel Norwegia menyoroti benang merah antara karya awal Pillay dalam membela Nelson Mandela dan tokoh lain yang menolak apartheid dengan pengabdiannya sebagai hakim dalam sejumlah kasus pengadilan internasional penting di zaman ini.
Pengalaman dan perjuangan anti-apartheidnya membentuk keyakinan Pillay. Nilai-nilai itu ia bawa saat menjabat hakim di ICTR. Di lembaga tersebut, Pillay membantu menetapkan preseden hukum inovatif dalam perjuangan melawan genosida dan kekerasan berbasis gender.
Ketika dipercaya sebagai kepala hak asasi manusia PBB, Pillay terus memperjuangkan partisipasi masyarakat sipil dan suara korban dalam membentuk standar hak asasi manusia global. Penghargaan Nobel Perdamaian 2026 ini menegaskan rekam jejak panjangnya di kancah hukum internasional dan advokasi HAM.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)