Menteri Kehakiman Prancis Ingin Orang Tua Bayar Kerusakan akibat Demo Pelajar

Menteri Kehakiman Prancis Gerald Darmanin menginstruksikan jaksa untuk menuntut tanggung jawab perdata terhadap orang tua pelajar yang terbukti melakukan vandalisme saat demonstrasi. Langkah ini berarti orang tua berpotensi menanggung biaya perbaikan atas kerusakan yang dilakukan anak-anak mereka.

"Saat sekolah dirusak, halte diserang, saat transportasi umum jadi target, kami akan meminta pertanggungjawaban perdata dari orang tua," ujar Darmanin pekan lalu, dikutip RFI. Ia menegaskan, "Bukan anak-anak yang membayar, orang tuanya."

Darmanin menilai pendekatan tersebut lebih efektif dibandingkan penahanan. Menurutnya, 90 persen orang yang ditangkap polisi dalam demonstrasi ini merupakan anak di bawah umur, dan sepertiga di antaranya adalah pelajar sekolah menengah.

Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa aksi protes yang berlangsung di banyak wilayah Prancis berpotensi berkembang menjadi tindakan perusakan fasilitas publik. Darmanin cemas kekerasan dapat meluas dan semakin sulit dikendalikan.

Gelombang demonstrasi pelajar di Prancis dipicu oleh tuntutan perbaikan sistem pendidikan dan fasilitas sekolah yang dinilai tidak memadai. Para pelajar menyoroti ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, banyaknya bangunan rusak, ukuran kelas yang terlalu besar, kekurangan meja dan kursi, hingga minimnya tenaga pengajar.

Beberapa sekolah menengah, terutama di daerah pinggiran, berada dalam kondisi memprihatinkan. Rekaman video yang diambil pelajar dan pengajar menunjukkan atap bocor, tikus berkeliaran, lubang di dinding dan langit-langit, toilet rusak, serta kekurangan meja dan kursi.

Situasi ini memicu kemarahan pelajar dan mendorong mereka turun ke jalan. Pemerintah Prancis kini menghadapi tekanan ganda: menangani aksi protes yang meluas sekaligus merespons keluhan tentang buruknya kondisi pendidikan.