Mensos Tekankan Data Valid Kunci Bantuan Bencana Solok Tepat Sasaran

Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa penanganan dampak bencana di Kabupaten Solok dijalankan melalui kolaborasi lintas pihak, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, serta unsur terkait lainnya. Setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam menangani masyarakat terdampak, mulai dari masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan pascabencana.

"Kita dasarnya berkolaborasi, seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah sama-sama mengatasi dan menanggulangi dampak bencana. Memang ada yang lambat karena kondisi, ada yang cepat," ujar Syaifullah Yusuf saat mengunjungi Kabupaten Solok pada Rabu (7/10/2026).

Menurut Mensos, pemerintah telah memiliki mekanisme penanggulangan bencana yang jelas, dari tahap tanggap darurat sampai pascatanggap darurat. Memasuki fase pemulihan, penanganan dilakukan secara bersama-sama, baik untuk keluarga terdampak maupun perbaikan infrastruktur yang rusak. Untuk Kabupaten Solok sendiri, proses pemulihan dilaporkan mulai berjalan, dengan pembangunan kembali infrastruktur dan rumah warga yang terus diproses.

Bagi keluarga yang belum bisa kembali ke rumah, pemerintah menyiapkan dukungan berupa hunian sementara dan dana tunggu hunian. "Pada saat pemulihan semuanya dilakukan secara bersama-sama, baik untuk keluarga terdampak ataupun infrastrukturnya," kata Syaifullah.

Selain tempat tinggal, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program tambahan untuk membantu masyarakat memulai kembali kehidupan setelah bencana. Program tersebut meliputi bantuan pengadaan kembali isian rumah jika perabotan warga rusak, pemberdayaan ekonomi untuk merintis usaha baru, hingga peningkatan keterampilan masyarakat.

Mensos menekankan bahwa seluruh intervensi tersebut harus diawali dengan pendataan yang dilakukan pemerintah daerah. Bupati dan jajaran pemda berperan penting menyediakan data masyarakat terdampak. Setelah data diverifikasi dan dinyatakan valid, kementerian serta lembaga pemerintah dapat melakukan intervensi secara simultan sesuai kebutuhan.

"Diawali pendataan oleh bupati, pemda menyediakan data. Setelah data valid, intervensi secara simultan," jelasnya.

Syaifullah menegaskan pemerintah pusat tidak bisa menyalurkan bantuan hanya berdasarkan perkiraan. Setiap bantuan harus memiliki dasar pendataan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, validasi data menjadi bagian krusial untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

"Saya bisa bekerja kalau data sudah selesai dari kabupaten. Kami tidak bisa sekadar hanya menyalurkan, karena setiap yang disalurkan harus dipertanggungjawabkan, setiap rupiah. Maka harus dipastikan bantuan diterima mereka yang berhak," tegasnya.

Ia menambahkan, pola kolaborasi ini menjadi kunci agar proses pemulihan masyarakat terdampak bencana berjalan terarah, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan tempat tinggal, perbaikan infrastruktur, hingga pemulihan ekonomi masyarakat.