Konflik Timur Tengah Pangkas 25 Persen Sumber Impor BBM, Pertamina Ubah Strategi Pengadaan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah telah memangkas sekitar 25 persen sumber impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) bergerak cepat mencari sumber impor alternatif dari sejumlah negara lain guna menjaga ketahanan stok energi nasional.

"Sejak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25 persen sumber impor," ujar Laode dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri, Senin (5/10).

Menurut Laode, ketegangan geopolitik tersebut turut mengubah skema pengadaan BBM dari luar negeri. Jika sebelumnya Pertamina mengimpor BBM melalui mekanisme lelang, kini jumlah peserta lelang menurun drastis. Kondisi ini memaksa Pertamina mendekati langsung negara-negara produsen minyak yang memiliki surplus stok untuk mengajukan penawaran harga pembelian tanpa lelang.

Laode mengakui bahwa harga BBM yang diperoleh melalui skema penunjukan langsung berpotensi lebih tinggi dibandingkan mekanisme lelang biasa. Meski demikian, ia memastikan ketahanan stok BBM nasional tetap berada di kisaran aman, yakni 18 hingga 20 hari. Pemerintah juga menjamin harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak akan mengalami kenaikan.

"Jadi, pertama adalah subsidi di solar dan bensin tetap kita jaga tetap, yang kedua adalah ketahanan stok 18 sampai 20 hari itu tetap ada," tegas Laode.

Terkait fenomena antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Laode menepis anggapan bahwa hal itu disebabkan oleh kelangkaan pasokan BBM. Ia menjelaskan bahwa antrean panjang dipicu oleh kendala logistik akibat fenomena kekeringan ekstrem El Nino yang mengganggu jalur distribusi melalui perairan.

Akibat sungai yang mengering, pengiriman BBM terpaksa dialihkan ke jalur darat menggunakan truk yang kapasitas angkutnya jauh lebih kecil dibandingkan kapal laut. "Itu salah satu contoh kenapa terjadi antrean. Tetapi dari sisi ketahanan stok, 18 sampai 20 hari selalu tersedia, dan kami juga selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka memitigasi kondisi di lapangan," pungkas Laode.