Komnas HAM Sumbar Peringatkan Sekolah dan Kantor Pemerintah Jadi Zona Aman dari Kekerasan Seksual

Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat mengambil langkah tegas dalam merespons meningkatnya potensi kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual di wilayah Padang Pariaman. Bersama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, lembaga ini menggelar penyuluhan hukum yang berfokus pada pencegahan pelanggaran HAM dan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kegiatan tersebut menyasar ratusan kepala sekolah dan guru se-Kabupaten Padang Pariaman. Mereka dinilai sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan peserta didik setiap hari, sehingga pemahaman mereka terhadap isu kekerasan seksual menjadi krusial.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat, Sultanul Arifin, menegaskan bahwa sekolah dan kantor pelayanan publik harus menjadi zona aman. Kedua tempat itu wajib memprioritaskan perlindungan hak asasi serta keselamatan setiap individu tanpa terkecuali.

Selain para tenaga pendidik, penyuluhan ini turut diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Keterlibatan lintas sektor itu bertujuan membangun kesepahaman dan mempercepat alur koordinasi jika ditemukan kasus kekerasan seksual di wilayah hukum Padang Pariaman.

Melalui penguatan pemahaman UU TPKS, para pendidik dan aparatur daerah diharapkan tidak berhenti pada tataran regulasi. Mereka didorong untuk aktif merespons serta memproses dugaan pelanggaran hukum secara tegas dengan pendekatan yang berperspektif korban.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa pencegahan kekerasan seksual membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari sekolah hingga instansi pemerintah daerah. Komnas HAM Sumbar menekankan pentingnya keselamatan dan hak asasi setiap individu sebagai prioritas utama dalam pelayanan publik dan dunia pendidikan.