Kemenkop Buka Suara soal Wacana Koperasi Salurkan Gaji dan Pensiun ASN

Kementerian Koperasi (Kemenkop) akhirnya angkat bicara menanggapi ramainya wacana pelibatan koperasi dalam menyalurkan gaji serta pembayaran dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait perluasan jalur pembayaran gaji dan pensiun ASN tersebut.

Menurut Ahmad, kabar yang beredar sebenarnya berfokus pada upaya memperkuat dan memperluas layanan koperasi agar lebih baik ke depan. Ia mencontohkan, Kementerian Koperasi saat ini tengah mengusahakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji pensiunan ASN maupun PNS, sebagaimana peran yang selama ini dijalankan PT Pos dan bank.

Ahmad memastikan peran koperasi tidak akan menggeser fungsi perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kehadiran koperasi, kata dia, justru bertujuan memberi masyarakat lebih banyak alternatif layanan keuangan yang aman dan sesuai regulasi.

"Kita ingin membangun ekosistem ekonomi yang sehat, di mana semua pihak bisa tumbuh bersama dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ujar Ahmad dalam keterangannya, Kamis (8/10).

Ia menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan arah transformasi koperasi agar tidak hanya berperan sebagai wadah ekonomi anggota. Koperasi diharapkan mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang modern, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

"Setiap kali kita ingin memajukan layanan koperasi, tujuannya harus jelas memperkuat ekonomi warga dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat," kata Ahmad.

Ahmad juga menyampaikan apresiasi tinggi atas dinamika dan perhatian publik yang besar terhadap berbagai program transformasi yang tengah digulirkan Kementerian Koperasi. Menurutnya, atensi tersebut menjadi energi positif bagi pihaknya untuk terus membenahi dan memperkuat ekosistem koperasi nasional.

"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi besar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terhadap Kementerian Koperasi," ujar Ahmad.