Dua Tahun Prabowo, Investasi Rp3.923 Triliun Mengalir dan Serap 5,48 Juta Pekerja

Realisasi investasi Indonesia sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tercatat mencapai Rp3.923,2 triliun. Angka itu dihitung sejak kuartal IV 2024 hingga kuartal III 2026 dan disebut menyerap sekitar 5,48 juta tenaga kerja.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyatakan total investasi yang masuk mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 5.485.944 orang. Capaian tersebut mencakup periode kuartal IV 2024, tahun penuh 2025, serta Januari-September 2026.

Dari sisi sebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa lebih besar, yakni Rp2.031 triliun atau 51,8 persen, dibandingkan Jawa sebesar Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen. Sementara berdasarkan sumber modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) menyumbang Rp1.998,7 triliun atau 50,9 persen, sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp1.924,5 triliun atau 49,1 persen.

Khusus periode Januari-September 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4 persen dari target. Nilai itu mencakup realisasi kuartal III 2026 sebesar Rp528,7 triliun yang menyerap 2.194.496 tenaga kerja. Pada periode tersebut, investasi dalam negeri tercatat Rp761,4 triliun atau 49,5 persen, sedangkan investasi asing Rp777,8 triliun atau 50,5 persen.

Investasi di luar Jawa juga masih mendominasi pada Januari-September 2026 dengan nilai Rp779,4 triliun atau 50,6 persen, lebih tinggi dibanding Jawa yang sebesar Rp759,8 triliun atau 49,4 persen. Rosan menegaskan hilirisasi menjadi salah satu penopang utama investasi.

Sepanjang Januari-September 2026, investasi hilirisasi mencapai Rp480 triliun atau 31,2 persen dari total realisasi, naik 11,3 persen. Sektor mineral, termasuk nikel, bauksit, tembaga, dan pasir silika, menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp335,1 triliun. Disusul sektor perkebunan dan kehutanan Rp83,6 triliun, minyak dan gas bumi Rp54 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp7,3 triliun.

Sebagian besar investasi hilirisasi masuk ke luar Pulau Jawa, yakni Rp373,1 triliun atau 78 persen, sementara di Jawa hanya Rp106,9 triliun atau 22 persen. Rosan menyebut pemerintah akan terus mendorong investasi yang memperkuat industrialisasi, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan transfer teknologi, salah satunya melalui pengembangan industri baterai kendaraan listrik yang terkait hilirisasi nikel.

Pemerintah juga telah mengintegrasikan sistem perizinan dengan 28 kementerian dan lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui mekanisme fiktif positif, BKPM dapat menerbitkan izin apabila kementerian atau lembaga terkait tidak menerbitkannya dalam batas waktu yang ditentukan. Rosan menyebut mekanisme itu telah digunakan untuk menerbitkan sekitar 328 perizinan.

Selain itu, BKPM menandatangani surat keputusan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memberikan kepastian perizinan tenaga kerja asing. Sejumlah proses perizinan tertentu kini ditargetkan selesai dalam lima hari, dibandingkan sebelumnya yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Untuk periode 2025-2029, pemerintah menargetkan investasi mencapai Rp13.032,8 triliun dengan terus memperbaiki iklim usaha dan mengurangi ketidakpastian perizinan.