Bupati Solok Jon Firman Pandu Pimpin HKTI Kabupaten Solok Periode 2026-2031

Bupati Solok Jon Firman Pandu resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Solok untuk masa bakti 2026-2031. Pengukuhan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Selasa (1/9/2026).

Selain menetapkan Jon Firman Pandu sebagai ketua, kepengurusan DPC HKTI Kabupaten Solok juga menunjuk Nofri Perdana Ario sebagai Sekretaris dan Joni Krisnopel sebagai Bendahara. Susunan pengurus ini menjadi bagian dari hasil Musda yang diikuti sejumlah pihak dalam jajaran HKTI Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Ketua Harian DPN HKTI Prof. Dr. Ir. H. Andi Muhammad Syakir, MS menegaskan bahwa sektor pertanian menempati posisi strategis dalam pembangunan Indonesia. Sebagai negara agraris dengan sumber daya dan keunggulan komparatif yang besar, pertanian dinilai harus menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prof. Syakir menekankan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup diukur dari tercapainya swasembada. Menurutnya, indikator utama justru terletak pada seberapa besar peningkatan kesejahteraan yang dirasakan para petani.

Selain persoalan ketahanan pangan, ia juga menyoroti pentingnya penguatan akses pasar, hilirisasi produk pertanian, mekanisasi, serta keterlibatan generasi muda. Perkembangan teknologi dan mekanisasi pertanian dinilai perlu dimanfaatkan untuk mendorong regenerasi petani sekaligus membuka peluang baru bagi generasi muda.

Sementara itu, Ketua DPD HKTI Sumatera Barat terpilih Evi Yandri Rajo Budiman, S.I.P menyampaikan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Potensi itu didukung sumber daya alam yang subur serta tradisi pertanian yang kuat di tengah masyarakat.

Meski demikian, Evi mengakui masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, mulai dari harga komoditas, ketersediaan pupuk dan sarana produksi, akses permodalan, teknologi, regenerasi petani, hingga kepastian pasar. Ia menilai hilirisasi menjadi langkah penting agar hasil pertanian Sumatera Barat tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi mampu diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi.

Evi menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan pertanian bukan semata peningkatan produksi. Menurutnya, peningkatan produksi harus benar-benar berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan petani.