BSSN Bantah Isu Kebocoran Data Baru, Sebut Informasi Lama Diedarkan Ulang

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan data pribadi yang belakangan ramai beredar di internet bukan berasal dari insiden kebocoran baru. Pernyataan ini muncul setelah heboh dugaan kebocoran data pribadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo, menjelaskan bahwa analisis awal timnya menunjukkan data yang beredar merupakan gabungan dari informasi terbuka dan data dari sejumlah kebocoran yang pernah terjadi sebelumnya. Kumpulan data itu kemudian dihimpun dan diedarkan kembali oleh pihak tertentu.

"Begitu informasi awal ini muncul, tim kami langsung melakukan analisis. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa kebocoran data yang beredar bukan berasal dari insiden baru," ujar Sulistyo dalam keterangannya, Minggu (4/10). Ia menambahkan bahwa data tersebut adalah himpunan berbagai informasi terbuka dan kebocoran lama yang dikumpulkan ulang lalu diedarkan kembali.

Meski demikian, Sulistyo yang juga menjabat Ketua Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Pemerintah (Gov-CSIRT) menegaskan BSSN tetap menindaklanjuti peredaran data tersebut. BSSN berkoordinasi dengan Komdigi dan aparat penegak hukum untuk menelusuri sumber serta sarana penyebaran data.

"Kami sepandangan dengan Kemkomdigi. Meskipun ini data lama, kami tidak menganggapnya sepele. Data yang pernah bocor tetap bisa disalahgunakan bila diperjualbelikan kembali. Karena itu penelusuran dan penindakan tetap berjalan," kata Sulistyo.

Sebelumnya, dugaan kebocoran data Meutya mencuat setelah sebuah video di akun Instagram @realmbert mengklaim menemukan sejumlah data pribadi sang menteri, termasuk foto KTP, data keluarga, hingga kata sandi. Akun tersebut tidak menyebut platform spesifik yang memuat data tersebut.

Menanggapi hal itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menyatakan kebocoran data yang ramai dibicarakan merupakan data lama yang kembali beredar. Komdigi pun berkoordinasi dengan Kepolisian terkait situs-situs yang ditemukan memperjualbelikan data pribadi, dan menindaklanjuti dengan pemblokiran akses terhadap situs yang melanggar ketentuan.

BSSN mengimbau masyarakat untuk tidak ikut menyebarkan tangkapan layar, unggahan, maupun potongan data pribadi milik orang lain, termasuk pejabat publik. "Data pribadi tetaplah data pribadi, siapa pun pemiliknya, apa pun latar belakang sosial dan ekonominya dan meskipun sudah pernah beredar," ujar Sulistyo. Ia mengingatkan setiap kali data dibagikan ulang, risiko ikut diperpanjang. Masyarakat juga diminta mengganti kata sandi, mengaktifkan verifikasi dua langkah, dan tidak mengunggah data pribadi untuk meningkatkan keamanan akun.