AS Restui Penjualan Senjata Rp40 Triliun ke Mesir, Kuwait, dan UEA di Tengah Panasnya Timur Tengah

Amerika Serikat kembali mengesahkan langkah besar di sektor pertahanan dengan menyetujui tiga kemungkinan penjualan senjata kepada Mesir, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Nilai gabungan ketiga transaksi tersebut mencapai sekitar US$2,27 miliar atau setara Rp40 triliun. Persetujuan ini diberikan melalui mekanisme Penjualan Militer ke Luar Negeri (FMS) yang dikelola Kementerian Luar Negeri AS.

Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS (DSCA) telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Kongres mengenai rencana transaksi tersebut. Langkah ini menjadi tahapan penting sebelum penjualan dapat direalisasikan.

Dari ketiga negara, Uni Emirat Arab menjadi penerima paket terbesar dengan nilai mencapai US$1,041 miliar. UEA mengajukan permintaan hingga 10 ribu bagian panduan untuk Sistem Senjata Pembunuh Presisi Tingkat Lanjut-II (APKWS-II) dalam konfigurasi udara-ke-udara dan udara-ke-darat, lengkap dengan peralatan pendukungnya.

Mesir menyusul dengan persetujuan penjualan sistem rudal Javelin senilai sekitar US$832 juta. Kairo meminta hingga 2.020 rudal Javelin FGM-148F, termasuk 20 rudal yang dibeli langsung dari produsen, serta hingga 200 unit Peluncuran Komando Ringan (LWCLU) untuk mengoperasikan sistem tersebut.

Sementara itu, Kuwait mendapat lampu hijau untuk kemungkinan penjualan jasa perbaikan dan pengembalian rudal Patriot beserta peralatan pendukung. Nilai transaksi untuk Kuwait diperkirakan mencapai US$400 juta.

Persetujuan ini muncul di tengah situasi Timur Tengah yang masih memanas. Ketegangan meningkat setelah perang Iran yang dimulai pada 28 Februari, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Iran.

Iran tidak tinggal diam dan membalas dengan menyerang sejumlah pangkalan AS yang tersebar di Bahrain, Qatar, UEA, Kuwait, Yordania, dan Arab Saudi. Serangan balasan tersebut semakin memperkeruh stabilitas kawasan.

Sebelumnya, AS dan Iran sempat menandatangani perjanjian kerangka kerja pada Juni. Kesepakatan itu memuat langkah-langkah untuk memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz dan menangani program nuklir Iran. Namun, perjanjian tersebut berakhir pada Agustus tanpa menghasilkan kesepakatan akhir, meninggalkan ketidakpastian yang masih berlanjut hingga kini.