Anggaran Perlinsos RAPBN 2027 Tembus Rp549,9 T, Ini Rincian Penerimanya

Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp549,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh masyarakat tetap terlindungi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa anggaran tersebut mengalami kenaikan 10 persen dibandingkan outlook 2026 yang mencapai Rp500 triliun. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurut Purbaya, anggaran perlindungan sosial merupakan instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, serta meningkatkan kemampuan ekonomi kelompok miskin dan rentan. Program ini juga diharapkan mampu membantu menurunkan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.

Berbagai program akan mendapatkan alokasi dari anggaran tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) akan menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara program sembako akan menjangkau 17,8 juta KPM.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan untuk Atensi Sosial dan Penanganan Bencana bagi 13,5 ribu orang yang meliputi lansia, anak, dan penyandang disabilitas. Bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan diberikan kepada 74,8 juta orang.

Subsidi jenis BBM tertentu dialokasikan untuk 20,09 juta kiloliter, sementara Program Indonesia Pintar (PIP) akan menjangkau 22,1 juta siswa. KIP Kuliah juga akan diberikan kepada 1,1 juta mahasiswa.

Untuk sektor kesehatan, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi PBPU dan BP Kelas III akan menyasar 49,6 juta peserta. Terakhir, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan diberikan kepada 5,1 juta debitur.

Dengan berbagai program tersebut, pemerintah berharap perlindungan sosial dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.