Airlangga Pertanyakan Standar Ganda Rating Global, Bandingkan Utang RI dengan AS hingga Singapura

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mempertanyakan sikap sejumlah lembaga pemeringkat global yang dinilainya terlalu kaku dalam menilai indikator ekonomi makro Indonesia. Menurutnya, penilaian tersebut terkesan tebang pilih karena tidak diterapkan secara sama terhadap negara lain.

Airlangga menegaskan bahwa kondisi makroprudensial Indonesia sebenarnya jauh lebih konservatif dibandingkan banyak negara maju maupun negara tetangga. Ia menyoroti postur rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 41 persen, dengan defisit anggaran yang selalu terjaga di bawah 3 persen.

Sebagai perbandingan, Airlangga memaparkan kondisi fiskal sejumlah negara. Amerika Serikat mencatat defisit 5,8 persen dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 123,3 persen. India memiliki defisit minus 4,4 persen dan utang 83,10 persen. Jepang tercatat defisit minus 0,6 persen, tetapi rasio utangnya mencapai 248,7 persen. Sementara Singapura memiliki anggaran positif 1,9 persen dengan rasio utang 171,3 persen.

"Bandingkan dengan Amerika yang 5,8 persen defisitnya, kemudian utangnya terhadap GDP 123,3 persen. Kemudian India minus 4,4 persen dan debt-nya 83,10 persen. Jepang defisitnya minus 0,6 persen cuman utangnya 248,7 persen. Dan negara tetangga kita Singapura, dia budget positif 1,9 persen tapi debt-nya di 171,3 persen," ujar Airlangga dalam acara BIG Downstream Insights 2026 di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Perbandingan itu, kata Airlangga, memunculkan pertanyaan besar bagi pemerintah mengenai motif di balik penilaian ketat lembaga rating dunia terhadap postur fiskal Indonesia. Ia menilai standar yang dipatok terhadap Indonesia tidak sebanding dengan kondisi riil yang jauh lebih disiplin.

"Kenapa ada kelompok rating agency yang heboh dan mematok Indonesia di angka-angka yang sebetulnya dibandingkan negara-negara yang tadi saya sebut, makroprudensial kita relatif konservatif?" ungkapnya.

Airlangga lantas mempertanyakan mengapa negara lain dinilai lebih longgar sementara Indonesia justru dipatok dengan standar tinggi. Ia bahkan menyoroti kemungkinan adanya faktor non-ekonomi di balik penilaian tersebut.

"Pertanyaannya, kalau yang lain boleh kok Indonesia enggak boleh? Pertanyaan berikutnya, ada apa sebetulnya? Is it economics? Is it beyond economics?" tutur Airlangga.

Di tengah tekanan penilaian global itu, Airlangga menegaskan ketahanan ekonomi nasional masih sangat solid. Meski berbagai lembaga keuangan dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global rata-rata di kisaran 3 persen, Indonesia mampu tumbuh jauh di atas rata-rata, yakni 5,45 persen.

"Nah, tentu pertama tentu pesan (sinyal) ekonomi makro. Walaupun berbagai lembaga menilai pertumbuhan global rata-rata 3, sekian baik IMF, World Bank, Indonesia masih mampu tumbuh di 5,45 persen. Dan tentu kita berharap bahwa menjelang semester kedua, angkanya juga tidak jauh dari angka di semester pertama," pungkasnya.